Sel. Nov 12th, 2019

Banggai News

Akurat & Terpercaya

BPN Sulteng Tantang ke Jalur Hukum

2 min read

Andry Novijandri

PALU-BN. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng, menegaskan, pembebasan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) adalah keputusan Menteri Agraria.

“Sebetulnya dari pemberian hak atau perpanjangan hak, itu kewenangan Pak Menteri. Jadi kalau misalnya boleh diperpanjang atau tidak boleh diperpanjang, itu keputusan Pak Menteri pak,” tegas Kepala BPN Sulteng, Andry Novijandri, di Palu. Selasa (14/10), menanggapi desakan Wali Kota Palu, Hidayat agar BPN segera mencabut semua izin HGB untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana alam.

Terkait desakan itu, Andry mengaku sementara menunggu keputusan menteri, sambil berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng.

Sebetulnya, kata dia, beberapa kebutuhan untuk pembangunan huntap sudah menjadi prioritas, sehingga tidak bias. Karena menurutnya, pengadaan tanah di Kota Palu, Sigi dan Donggala hanya semata-mata untuk kebutuhan huntap.

“Nggak boleh donk untuk kebutuhan yang lain-lain. Karena kalau untuk yang lain-lain sama aja kalau bapak yang punya tanah, kalau untuk kebutuhan kemanusiaan mungkin bapak mau beri. Tapi kalau kebutuhannya non kemanusiaan kenapa nggak untuk pemiliknya saja. Nah, yang wali kota permasalahkan itu bukan hanya untuk huntap, tapi untuk keperluan kantor pemerintah. Sayakan nggak berani pak, karena perintahnya kepada saya pengadaan tanah itu untuk huntap. Itu masalahnya pak,” terangnya.

Andry menyampaikan, sejauh ini pihaknya sudah memfasilitasi pengadaan lahan untuk huntap seluas 138 hektar di tiga kelurahan, yakni Duyu 36 hektar dan sisanya di Talise dan Tondo.

Sehingga, kata dia, jika ada pihak menyebut pihaknya mempersulit soal pembebasan lahan, dia meminta untuk menempuh jalur hukum.

“Kemarin juga saya sudah ketemu sama ketua DPRD Provinsi, saya mau koordinasi dengan Gubernur, Pak Gubernur maunya bagaimana. Kalau Ketua DPRD bilang, semua kepentingan itu harus dipenuhi dengan baik, termasuk kepentingan investor dalam hal membangun. Sekarang perlu diperjelas saja, Pak Investor datang membangun Palu, mana master plantnya yang baru. Inikan kita sekarang mau bangun huntap, sisa tanah bapak di sebelahnya huntap, bapak mau bangun apa. Kan gitu aja, mana rencananya ayo kita kerjakan bareng,” tambahnya.

Terkait dengan hal tersebut, Andry mengaku sudah sekitar tiga kali ingin bertemu Wali Kota Palu untuk membicarakannya, tapi katanya wali kota selalu sibuk. Bahkan sudah meminta kepada gubernur untuk memfasilitasi pertemuan itu sekaligus menjadi penengah dalam pertemuan itu.

“Kan saya di provinsi pak, keinginan saya saya sudah baik ingin berkoordinasi dengan pak wali kota,  seharusnya untuk wilayah kota saya perintahkan saja BPN kota untuk melakukan koordinasi, tapi saya kan tidak seperti itu. Mari kalau mau bicarakan nanti ya hatinya harus dinginlah. Saya welcome kapan saja mau ketemu sama pak wali.  Karena saya punya tugas mengurus pertanahan se Sulteng,” tandasnya.

Sebelumnya, Hidayat mempertanyakan kinerja BPN yang tidak melaksanakan perintah Wapres agar HGB yang sudah habis masa berlakunya, segera dicabut dan dimanfaatkan untuk pembangunan huntap.

“Tapi sepertinya BPN tidak mengindahkannya. Saya heran siapa lagi yang bicara agar bisa dilaksanakan BPN. Setahu saya hanya Tuhan yang belum bicara terkait kesiapan lahan,” keluh Hidayat. *YAM

More Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *