DPMD Banggai: Pengisian Jabatan Kades Siuna dari Aparatur Desa Sudah Sesuai

BANGGAI DAERAH NEWS

BANGGAINEWS.COM- Meski pasal yang dijadikan dasar hukum penjatuhan sanksi pemberhentian sementara oknum Kades Siuna SE yang telah ditetapkan tersangka, dan sudah ditahan diduga keliru.

Namun, pihak instansi teknis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai yang dinahkodai Amin Jumail tetap bersikeras sudah sesuai.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPMD Hasan Baswan. Menurutnya, apabila sudah ada putusan tetap (Inkrach) dari Pengadilan bahwa oknum Kades Siuna terbukti bersalah barulah diberhentikan tetap. Saat itulah tepat pengisian jabatan Kades oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan kalau tidak terbukti bersalah maka oknum kembali menjabat Kades definitif.

“Kalau baru pemberhentian sementara, pengisian kekosongan jabatan Kades, ex effisio atau otomatisnya dari aparatur desa. Sudah itu Sekretaris Desa (Sekdes) setempat dan bukan pegawai ASN,” terang mantan Camat Luwuk Timur itu melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat sore tadi.

Adapun pertimbangannya, masih kata Sekdis Hasan, karena oknum sudah ditahan sebagai tersangka dan belum terdakwa apalagi terpidana. Dan tanpa mempertimbangkan apakah terjerat kasus tindak pidana penggelapan ataukah tindak pidana korupsi, terorisme atau makar.

Meski demikian, ia juga menyarankan untuk ditanyakan lebih lanjut teknisnya seperti apa kepada Kepala Seksi (Kasi) pada Bidang Pemdes, Trasno yang kebetulan merupakan mantan salah satu Kasubag di Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Banggai.

Sayangnya, Kasi Trasno yang berusaha dikonfirmasi terkait hal itu melalui pesan WhatsApp di Nomor 08229117xxxx. Hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.

Seperti diketahui, kekosongan jabatan Kades yang diisi atau mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) dari aparatur desa. Yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) mengacu pada Pasal 42 Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Padahal, oknum Kades ditetapkan sebagai tersangka bukan pada tindak pidana korupsi, terorisme atau makar. Melainkan tindak pidana penggelapan.

Pelanggaran oknum Kades yang lebih dulu terjadi justru karena tidak melaksanakan apa yang menjadi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai selama 21 hari kerja. Sehingga, kekosongan jabatan Kades mestinya diisi pelaksana tugas dari pegawai ASN tanpa menunggu putusan inkrach dari Pengadilan. Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur secara berjenjang berdasarkan Pasal 39 Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

(RED)

Tinggalkan Komentar