BANGGAINEWSPILKADAPOLITIK

Bawaslu Banggai Tindak Lanjuti Laporan Tim Hukum AT-FM, Tiga Kades Bakal Diproses Hukum

Bawaslu limpahkan kasus politik praktis tiga oknum Kades di Toili ke Bupati dan Polres Banggai. (Foto: ISTIMEWA)

BANGGAINEW.COM- Bawaslu Kabupaten Banggai akhirnya melimpahkan kasus yang melibatkan tiga oknum kepala desa ke pihak Kepolisian dan Bupati Banggai. Ketiga kepala desa tersebut dinyatakan terbukti terlibat dalam politik praktis.

Tiga oknum kades tersebut yakni Kepala Desa Jaya Kencana, Haji Manipi, Kepala Desa Sentral Sari, Sudarsono dan Kepala Desa Mansahang, Ruhyana. Ketiganya diduga telah menerima uang ratusan juta untuk memenangkan salah satu Paslon tertentu.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Tim Hukum AT-FM, Ilham Baadi,SH, bahwa sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian dan Bupati Banggai, pihaknya terlebih dahulu telah melaporkan keterlibatan tiga kades tersebut ke Bawaslu Banggai, selang sehari setelah PSU digelar.

BACA JUGA:   Ketersinggungan, Penjagaan Bersama Warga Toili Banggai Jelang PSU, Oknum-Warga dari Luar Berhasil Digerebek

Dijelaskan Ilham, pelaporan terhadap tiga kepala desa tersebut didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat atas keterlibatan mereka dalam politik praktis yaitu menerima uang melalui Hamid Cenu, yang merupakan pengurus partai Gerindra Kabupaten Banggai.

“Ketiga Kades itu sudah kami laporkan ke Bawaslu Banggai, dan Alhamdulillah saat ini telah dilimpahkan ke pihak kepolisian dan Bupati Banggai dalam bentuk rekomendasi,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Mobilisasi 28 Pemuda dari Luar Toili Dipimpin Aleg Banggai Fraksi Gerindra Jelang PSU, untuk Apa dan Ada Apa?

Sebagaimana dalam rekomendasi Bawaslu Banggai yang ditujukan kepada Bupati Banggai dan Kepala Kepolisian Resor Banggai, menyebutkan bahwa laporan Tim Hukum AT-FM dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Banggai untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi serupa juga dilayangkan Bawaslu Banggai kepada Bupati Banggai. Dalam rekomendasi tersebut ketiga kepala desa diduga melakukan pelanggaran netralitas dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Banggai untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai Tim Hukum AT-FM, kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan kasus ini juga sebagai warning agar tidak terjadi lagi kedepannya dan memberikan efek jera kepada siapapun yang terlibat nantinya,” tandas Ilham.

BACA JUGA:   Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil PSU dari PPK Simpang Raya, Ketua KPU Banggai: Sudah Selesai, Tunggu dari PPK Toili Dilanjutkan Malam Ini

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik: Banggai News