Bupati Amirudin Tegaskan PT BKP Belum Pernah Melapor, Aktivitas Eksplorasi Nikel di Bunta Banggai Jadi Sorotan
BANGGAINEWS.COM- Kehadiran perusahaan tambang nikel PT Banggai Kencana Permai (BKP) yang bahkan telah mulai melaksanakan aktivitas eksplorasi di Desa Nanga-Nangaon, dan Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menuai sorotan.
Pasalnya perusahaan tersebut disebut belum pernah menyampaikan laporan resmi maupun melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai.
Hal itu ditegaskan Bupati Banggai, Amirudin saat dikonfirmasi awak media Denyutbanggai.com di sela-sela peresmian gedung Kantor Camat Bunta, Selasa (10/11/2026).
Bupati mengungkapkan, meskipun perusahaan kemungkinan telah mengantongi perizinan dari pemerintah pusat, kewajiban koordinasi dan pelaporan terkait aktivitas di wilayah Kabupaten Banggai belum dilakukan.
“Mungkin di pusat sudah (izinnya), tapi melapor untuk masuk aktivitas wilayah Kabupaten Banggai belum,” tegas Bupati Amirudin di hadapan awak media.
Ketika ditanya apakah pihak manajemen PT BKP sudah pernah menghadap dirinya untuk menyampaikan rencana maupun aktivitas eksplorasi di wilayah tersebut, Bupati kembali memberikan jawaban tegas.
“Tapi kalau orangnya menghadap saya, belum,” ujarnya.
Bahkan saat dikonfirmasi kembali apakah hingga saat ini belum ada koordinasi langsung dari perusahaan, Bupati memastikan, “Sampai saat ini belum”.
Pernyataan kepala daerah tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pola koordinasi, dan keterbukaan perusahaan tambang yang menjalankan aktivitas investasi di daerah Kabupaten Banggai.
Karena sekalipun perizinan usaha pertambangan berada dalam kewenangan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, keberadaan investasi di daerah tetap membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, khususnya menyangkut aspek lingkungan, sosial, tata ruang, serta dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat setempat.
Terlebih kegiatan eksplorasi PT BKP berlangsung di Desa Nanga-Nangaon dan Desa Tuntung yang merupakan wilayah Kabupaten Banggai.
Pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat setempat tentu berkepentingan mengetahui secara jelas tahapan kegiatan, cakupan wilayah eksplorasi, potensi dampak, serta langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait di lingkungan Pemkab Banggai.
Jangan sampai aktivitas investasi berjalan tanpa komunikasi dan pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun sosial di kemudian hari.
Diharapkan juga Pemkab Banggai segera melakukan penelusuran terhadap dokumen perizinan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi PT BKP, sekaligus meminta klarifikasi langsung kepada pihak manajemen perusahaan.
Di sisi lain, PT BKP perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai status perizinan, tahapan kegiatan eksplorasi, serta bentuk koordinasi yang telah dilakukan dengan Pemda.
Investasi pertambangan memang menjadi salah satu sektor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun investasi tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan usaha dan keuntungan perusahaan.
Transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap kepentingan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas investasi di Kabupaten Banggai.
Kini yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata aktivitas eksplorasi nikel PT BKP, melainkan sejauh mana komitmen perusahaan membangun koordinasi, dan keterbukaan dengan Pemda sebagai wilayah tempat investasi tersebut berlangsung.
(*)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik: Banggai News