Siuna Banggai sebagai Penyumbang, Menyimpan Ironi Pembangunan

Catatan : Sofyan Taha

Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), adalah potret paradoks pembangunan daerah.

Desa yang dihuni lebih dari 1.000 jiwa dengan sekitar 800 lebih pemilih wajib ini, sejak sekira tahun 2019 lalu menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai dari sektor pertambangan nikel.

Tidak hanya itu, Siuna juga memegang peran strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hamparan lahan persawahan produktif serta perkebunan kelapa dalam masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.

Namun ironi justru mencuat di tengah kontribusi tersebut. Aktivitas pertambangan nikel yang masif telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang kian terasa.

Lebih ironis lagi, perhatian pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten terhadap desa ini dinilai belum sebanding dengan sumbangsih yang telah diberikan.

Kondisi infrastruktur menjadi cermin paling nyata. Jalan raya yang berstatus jalan provinsi, kabupaten, hingga jalan lingkungan desa, mengalami kerusakan parah dan bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan menyeluruh.

Akses mobilitas warga terganggu, distribusi hasil pertanian tersendat, dan aktivitas ekonomi rakyat ikut terhambat.

Persoalan mendasar lainnya adalah ketersediaan air bersih. Sarana dan prasarana air bersih sebagai kebutuhan dasar hingga kini belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga Desa Siuna.

Situasi ini menjadi ironi di tengah derasnya arus investasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Padahal secara politik, Desa Siuna juga tercatat sebagai salah satu penyumbang suara terbesar. Pada Pilkada Banggai putaran pertama 27 November 2024 lalu, desa ini menjadi penyumbang suara signifikan bagi kemenangan Bupati Banggai Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin untuk periode kedua.

Kontribusi ekonomi, dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, hingga loyalitas politik masyarakat Siuna seharusnya berbanding lurus dengan perhatian dan keberpihakan kebijakan pembangunan.

Ketika desa yang memberi begitu banyak justru tertinggal dalam hal pelayanan dasar, maka wajar jika publik mempertanyakan arah dan keadilan pembangunan daerah.

Siuna tidak meminta keistimewaan. Yang dituntut hanyalah keadilan. Lingkungan yang dilindungi, infrastruktur yang layak, serta akses air bersih sebagai hak dasar warga negara.

Tanpa itu, Siuna akan terus menjadi contoh nyata bagaimana desa penghasil justru terpinggirkan oleh pembangunan yang tidak berpihak.

(*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik: Banggai News