DBH Migas Ditanya Pemkab Banggai Menjawab, Berikut Penjelasan Bupati Amirudin & Kepala Bappeda Ramli
BANGGAINEWS.COM- Dana Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai yang dipertanyakan sebagian pihak. Pasalnya, daya ungkit pembangunan belum tampak signifikan.
Bupati Banggai Amirudin memberikan penjelasan terkait hal itu seperti berikut. Bahwa program pembangunan tidak hanya fisik. Namun juga ada program non fisik.
Seperti sosialisasi, pembinaan dan lainnya yang tidak kalah penting. Tujuannya yakni untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, terkait adanya kesan di luar jika sebagian ditengarai hanya dihabiskan untuk membiayai perjalanan dinas. Bupati Banggai memastikan dirinya cukup selektif dalam mengizinkan ASN di lingkungan Pemda Banggai yang melakukan perjalanan dinas.
“Saya itu paling selektif, terkecuali untuk hal-hal penting. Harus ada timbal balik yang harus kita dapatkan dari situ,” tandas orang nomor satu di Kabupaten Banggai itu saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/05/2023).
Lebih lanjut yang terkait penggunaan DBH selama ini, lantas langkah untuk mengantisipasi DBH Migas yang tidak ada lagi karena berhentinya industri energi nanti.
Bupati Banggai mengungkapkan, diantaranya sudah dialokasikan untuk membenahi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya.
Dengan harapan, ketika tidak ada Migas. Kita memang sudah siap tidak bergantung pada DBH ini. Untuk lebih jelasnya bisa juga ditanyakan ke Kepala Bappeda Litbang.
“Desain besarnya sudah ada. Saatnya nanti akan kita sampaikan. Sehingga, tidak ada lagi di luar berkembang pemikiran hanya pencitraan atau janji janji yang tidak ditepati. Saya jadi Bupati, intinya hanya ingin membangun. Kalau memang tidak ada niat baik itu maka tentu saya juga berpikir lebih baik saya tinggal,” tutup Bupati Banggai Amirudin.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Ramli Tongko saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/05/2023).
Meski ia pun mengakui, Migas sebagai sumber energi yang tidak terbarukan di daerah ini kita ini memang tak selamanya dan akan habis. “Orang bilang kutukan sumber daya alam itu, ya memang beberapa daerah yang eks (tambang) seperti itu kondisinya,” ujar Kaban Ramli.
Oleh sebab itu, antar lain ia mengungkapkan, lumbung pangan di Toili tetap dijaga jangan sampai beralih fungsi. Beberapa kecamatan lain yang bisa penyanggah dikembangkan. Orientasinya ke situ.
Sambung Kaban Ramli, penyumbang ekonomi terbesar adalah sektor pertambangan, termasuk perusahaan migas yang beroperasi di daerah ini. Di posisi selanjutnya, terdapat sektor pertanian, sehingga DBH migas juga diarahkan untuk sektor pertanian.
Adapun kondisi ketergantungan hampir sebagian besar daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Di sisi lain, dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) telah ditentukan pengalokasiannya.
“DAU itu sudah ditentukan penggunaannya. Untuk pendidikan kesehatan, infrastruktur seperti di PU. Bahkan besaran uangnya sudah ditentukan,” jelas Ramli Tongko.
Saat ini, kata dia, dana transfer yang non mandatoris tersisa DBH migas. Hal ini sedikit melonggarkan APBD Kabupaten Banggai. Sehingga, daerah kita sebetulnya masih mendingan jika dibandingkan daerah lainnya.
DBH migas kita ini yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, termasuk sektor pertanian.
Dan Pemda Kabupaten Banggai terus berupaya untuk mengarahkan pemanfaatan DBH migas untuk pembiayaan produktif seperti sektor pertanian.
“Kita berupaya supaya membiayai hal-hal yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Contohnya sektor pertanian. Di tengah setengah matinya fiskal, kita berupaya penuhi infrastruktur,” tutup Kepala Bappeda Litbang Ramli Tongko.
(SOF)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik: Banggai News
