Atasi Ancaman Abrasi, PUPR Banggai Kaji Pembangunan Pemecah Gelombang di Pesisir Kilo Lima
BanggaiNews.com- Kawasan pesisir Kilo Lima di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, bukan sekadar garis pantai biasa. Sebagai jantung aktivitas ekonomi, jalur transportasi penting, hingga magnet pariwisata andalan daerah, kawasan ini memegang peran vital bagi kehidupan masyarakat setempat.
Namun, di balik keindahan dan dinamika energinya, pesisir Kilo Lima menghadapi tantangan alam yang serius, yakni ancaman abrasi pantai. Hantaman gelombang, dinamika arus laut, serta pasang surut air secara bertahap mulai mengikis infrastruktur penting, mulai dari akses jalan, fasilitas publik, hingga pusat rekreasi masyarakat.
Menanggapi kondisi kritis tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat dan terukur. Langkah nyata itu diwujudkan melalui digelarnya Seminar Pendahuluan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Studi Kelayakan Pembangunan Pemecah Gelombang Ambang Rendah Kilo Lima di Hotel Santika Luwuk, Rabu (26/08/2026).
Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Dedy Lakita, S.T., M.Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus berbasis data ilmiah yang tepat, terarah, dan terpadu.
“Penyusunan dokumen lingkungan dan studi kelayakan ini merupakan bagian penting dalam memastikan proses perencanaan infrastruktur dapat dilaksanakan secara komprehensif. Kita ingin memastikan pembangunan pemecah gelombang ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Kilo Lima,” ujar Dedy Lakita.
Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 senilai Rp294 juta ini menggandeng konsultan berpengalaman, CV Karaya Poligon. Studi mendalam tersebut akan mengkaji kondisi eksisting kawasan, aspek teknis, hingga perhitungan investasi dan potensi manfaat ekonomi jangka panjang. Dokumen ini nantinya akan menjadi pijakan kuat dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED), pengusulan pendanaan, hingga pelaksanaan fisik pembangunan agar berjalan sesuai regulasi dan kaidah perlindungan lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Takdir Said, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, menjelaskan bahwa pihak Pemkab Banggai menerapkan strategi penanganan yang fleksibel dan terukur. Pembangunan pemecah gelombang ambang rendah ini direncanakan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah.
“Kami sedang mengkaji opsi apakah pemecah gelombang ini akan dibangun secara menyeluruh atau difokuskan pada titik-titik krusial (spot-spot). Jika dibangun secara per spot, kami akan melakukan evaluasi berkala dalam 1 hingga 2 tahun untuk melihat efektivitas penumpukan pasir pantai. Ini adalah langkah bijak agar pembangunan tetap efisien,” ungkap Astrid.
Selain pematangan studi teknis, Dinas PUPR Banggai juga proaktif mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut hingga ke tingkat provinsi di Palu. Setelah tahap studi selesai, kelayakan dokumen akan diputuskan melalui sidang akhir bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Seminar pendahuluan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan publik ini diharapkan menjadikan dokumen perencanaan tak sekadar berkas administratif, melainkan instrumen kontrol sosial untuk memaksimalkan dampak positif pembangunan bagi seluruh warga Banggai.
(SOF/*)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik: Banggai News
