BANGKEPDAERAHNEWS

Komisi 1 DPRD Bangkep Gelar RDP Dengan Dinkes

RDP Komisi 1 DPRD Bangkep Dengan 12 Kapus dan 2 Direktur RS Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep. (FOTO: ISTIMEWA)

BANGGAINEWS.COM- Komisi 1 (Satu) DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Rabu, 13-07-2022 menerima 12 (Dua Belas) Kepala Puskesmas Kapus) dan 2 Dua Direktur Rumah Sakit bersama Dinas Kesehatan setempat dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Bangkep Irwanto AT Bua, SH sesudah membuka RDP, langsung mempersilahkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Abdi Gunawan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala dan masukan menyangkut OPD tersebut.

Dalam penyampaiannya, Kadis Kesehatan mengungkapkan adapun permasalahan yang menjadi kendala kita khususnya 12 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit yang ada di Bangkep, yang pertama, tidak tersedianya Biaya Operasional Puskesmas (BOP) pada tahun anggaran 2023 mendatang, kedua, ketersediaan obat-obatan tidak mencukupi dengan anggaran yang sedikit.

BACA JUGA:   Dinas Perikanan Banggai Gelar Pasar Ikan Murah Tekan Inflasi Dampak Naiknya BBM

Lanjut Kadis, masih banyak sarana dan prasarana Puskesmas untuk menunjang pelayanan yang belum tersedia, seperti lampu dan air bersih di beberapa Puskesmas.

Ketua komisi 1 (Satu), saat menerima keluh kesah dan masukan oleh Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas, menyampaikan, bahwa ujung tombak kesehatan ada di Puskesmas, jangan salahkan pihak kesehatan, dalam pelayanan kesehatan yang belum maksimal, karna ini adalah kesalahan kita bersama (Pemerintahan-red), karna tidak menyiapkan ketersediaan anggaran yang cukup bagi mereka.

BACA JUGA:   Mayat Pria Asal Toili Ditemukan di Batui Selatan Banggai, Berikut Dugaan Sementara Sebab Kematian!

Iwan Bua, akrab sapaan ketua Komisi 1 DPRD Bangkep juga meminta, apa yg mendasar untuk memenuhi kebutuhan BOP, biar menjadi alasan pihak DPRD bisa merasionalisasi anggaran ke pihak eksekutif. Kadis Kesehatan dr. Abdi Gunawan, menjelaskan kebutuhan BOP diantaranya ketersediaan rumah tangga Puskesmas itu sendiri, seperti air bersih, Listrik, dan operasional kendaraan (Ambulance)

BACA JUGA:   Warga Desa Siuna Pagimana yang Merasa Dipermainkan Gelar Aksi Mengingatkan PT Prima Untuk Kedua Kalinya

Diketahui bersama Ketersediaan anggaran melalui program JKN sebesar 40 persen, sangat tidak mencukupi untuk biaya layanan kesehatan, karena 20 persennya untuk pengadaan obat, sisanya operasional lainnya.

(ABD)