Akademisi UNTIKA Pertanyakan Motif Rekomendasi TMS Bawaslu ke Gubernur Sulteng
BANGGAINEWS.COM- Akademisi Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk, Muttaqin Suling, M.H ikut menanggapi perihal rekomendasi Bawaslu kepada Gubernur Provinsi Sulteng dengan menyebut dua kepala daerah di Sulteng Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi peserta Pilkada 2020 mendatang. Menurutnya, rekomendasi Bawaslu ini dipertanyakan motifnya.
Pasalnya, khusus untuk Banggai, Muttaqin mengungkapkan bahwa Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) telah menghentikan laporan proses Herwin Yatim karena tidak ditemukan unsur pelanggaran. Sehingga rekomendasi yang dinyatakan Bawaslu Sulteng atas Herwin Yatim tidak lagi relevan.
“Saya kira dugaan pak Herwin Yatim melakukan pelanggaran pemilu sudah diputuskan Sentra Gakumdu Pilkada Banggai sejak April lalu. Keputusannya, semua kita tahu, Sentra Gakumdu memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran itu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu,” ujarnya.
Muttaqin mengatakan, dalam ketentuan PKPU nomor 1 tahun 2020, pada pokoknya, Petahana adalah kepala daerah yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah.
“Silakan BAWASLU pahami kembali definisi Petahana dalam ketentuan PKPU nomor 1 tahun 2020. Sangat jelas, dimaksud petahana adalah bupati yg sedang mendaftar sebagai calon untuk menjadi peserta Pilkada. Nah, disebut sebagai Peserta Pilkada jika sdh ditetapkan menjadi pasangan calon oleh KPUD,” imbuh Mutaqqin.
“Sementara ketika terjadi rotasi, Herwin Yatim sesuai faktanya belum berstatus selaku “petahana”, juga selaku “peserta pemilihan”. Karena belum ada pendaftaran bakal calon bupati di KPUD Banggai. Tapi sebagai bupati saja. Terlebih saat itu, keputusan Pilkada ditunda dalam waktu belum ditentukan. Karena pertimbangan penanggulangan pandemi Covid19,” tambah Mutaqqin.
Akademisi UNTIKA itu berharap Bawaslu senantiasa bisa menjadi penengah yang bersikap netral dan independen. Jauh dari kesan bermain api politik apalagi menjadi pemantik isu tendensius terhadap pihak tertentu.
Lanjut Muttaqin mengingatkan, bahwa saat ini sedang berada di tahun politik, apapun bisa menjadi sensitif dan spekualitif. Termasuk penilaian publik bahwa rekomendasi TMS Bawaslu ke Gubernur Sulteng disinyalir kental muatan politis.
“Saya sangat berhadap, Bawaslu bisa menjaga marwah lembaga pengawas pemilu yang berada ditengah, independen dan netral. Hal ini tentu baru bisa dilakukan jika Bawaslu mampu menjaga institusinya tidak termain diarea politis”
“Soal rekomendasi TSM ini tentu bisa dibaca beragam tafsir. Dari perspektif politik sebagai permainan politik untuk menjegal petahana Herwin Yatim. Nah tafsir atau kesan semacam ini menjadi sulit disangkal Bawaslu karena ini tahun politik, apapun persoalan menjadi politis,” ungkap Mutaqqin.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Masyarakat Pro Demokrasi (POKMAS PRODEM) Kabupaten Banggai, Rito Yusuf juga ikut mengomentari isu tersebut.
Rito berpendapat, isu yang digulirkan Bawaslu seakan menggambarkan kecemasan terhadap bakal calon petahana Herwin Yatim yang berpotensi memenangkan Pilkada Banggai pada Desember 2020 mendatang.
“Harus diakui memang antusiasme masyarakat Banggai mendukung pak Herwin masih sangat tinggi. Rekam jejak kerja nyata dan prestasi beliau (Herwin Hatim) selama lima tahun jadi bupati Banggai sangat membanggakan masyarakat,” kata Rito.
“Secara figur, pak Herwin ini dekat sekali dengan masyarakat. Pak Herwin juga pernah dinobatkan sebagai pemimpin terbaik dibidang inovasi tingkat nasional,” tambahnya.
Rito menambahkan bahwa mengenai Pilkada 2020 mendatang, biarkan masyarakat yang menentukan dalam memilih. Menurutnya, masyarakat sudah melek politik figur mana yang terbukti sudah berbuat untuk masyarakat dan mana yang hanya sekedar mengumbar janji politik.
“Jadi jelas kalau mencari celah salah dari sisi figur, kepemimpinan, dan kinerja pak Herwin sulit memang. Tapi kan ini Pilkada, pihak yang ingin pak Herwin tidak terpilih ada, iya pasti akan terus dicari-cari celah kesalahan pak Herwin. Cuma masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa menilai objektif,” tegas Rito. (*)
