Banggar DPRD dan TAPD Banggai Mulai Bahas APBDP 2026, Anggaran Didorong Bersama Lebih Tepat Sasaran
BANGGAINEWS.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (22/09/2026).
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dan DPRD, sebelumnya menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Saripudin Tjatjo menegaskan seluruh proses pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2026 akan dikawal sesuai tahapan, dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembahasan anggaran harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh proses pembahasan akan dikawal agar berjalan sesuai tahapan, mekanisme, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Saripudin atau yang akrab disapa Om Arip.
Dalam pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Ramli Tongko hadir selaku Ketua TAPD. Kehadiran TAPD menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian struktur pendapatan, dan belanja daerah pada APBDP 2026.
Penyesuaian anggaran diharapkan dilakukan secara terukur dan efisien, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai.
Pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD juga menjadi ruang untuk memastikan program dan kegiatan yang masuk dalam APBDP 2026 memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan pelayanan publik.
Dengan dimulainya pembahasan tersebut, proses penyusunan APBDP Kabupaten Banggai TA 2026 kini memasuki tahapan pembahasan antara legislatif, dan eksekutif sebelum berlanjut pada tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kebijakan anggaran yang disusun secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(SOF)
