Bawaslu Banggai Menunggu Tahapan Penetapan Paslon

BANGGAINEWS.COM- Pemberitaan beberapa media terkait dua kepala daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), salah satunya yakni Bupati Banggai, Herwin Yatim yang telah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng ke Gubernur Sulteng, untuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bila mendaftarkan diri sebagai petahana di Pilkada serentak tahun 2020 di wilayah masing-masing. Ternyata, sudah diketahui Bawaslu Kabupaten Banggai.  

Ketua Bawaslu Banggai, Bece Abdul Junaid yang dikonfirmasi awak media ini, Selasa (11/8/2020) membenarkan sudah adanya pemberitaan terkait pernyataan Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen.

Saat ditanya mungkin ada tambahan terkait keterangan Ketua Bawaslu Sulteng tersebut? Kata dia, kami (Bawaslu Banggai-red) intinya tinggal menunggu tahapan penetapan pasangan calon (Paslon).

“Kami intinya tinggal menunggu tahapan penetapan paslon. Kalau hendak mengkonfirmasi biar saja langsung mereka di Bawaslu Provinsi Sulteng yang memberikan keterangan,” ujar mantan salah satu akademisi itu.

Sementara disinggung terkait informasi bahwa pihaknya juga akan menerbitkan surat penegasan atas pelanggaran administrasi Pemilu, untuk diteruskan kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai? Ujar Bece, iya benar. Akan tetapi, nanti masih menunggu pada saat dibukanya tahapan untuk memasukkan tanggapan sebelum penetapan paslon.

Seperti diketahui, berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, yang dikutip dari pemberitaan salah satu media massa di kota Palu, Selasa (11/8).

Dalam pemberitaan itu, dikatakanan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah merekomendasikan dua kepala daerah di wilayah provinsi Sulteng untuk dinyatakan (dikategorikan) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bila kedua kepala daerah ini maju sebagai petahana di masing-masing kabupatennya.

“Kami telah merekomendasikan dua kepala daerah kepada bapak Gubernur, agar dua kepala daerah ini masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bila maju di perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 ini, “ jelas Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, kepada wartawan, Senin (10/8).

Kedua kepala daerah ini diduga melakukan pelanggaran ketika melakukan pelantikan terhadap para pejabatnya di waktu yang dilarang untuk melakukan pelantikan, terutama kepada kepala daerah yang akan maju kembali sebagai bakal calon kepala daerah.

Dijelaskan Ruslan Husen, terhadap pelanggaran pergantian pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Pemilihan, dalam hal ini Bawaslu setempat yakni Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Morowali Utara (Morut) itu telah menindaklanjuti informasi awal sekaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut melalui penelusuran, kemudian menggelar rapat pleno, dan pengisian temuan sehingga melakukan klarifikasi sebagai bagian dari proses penindakan pelanggaran.

Sehingga dihasilkan tiga jenis pelanggaran, yang masing-masing berkategori, pertama pelanggaran pidana pemilihan yang dibahas dan diselesaikan bersama tim sentra Gakumcu kabupaten setempat.

“Yang kita tahu hasilnya untuk Kabupaten Banggai itu terhenti di pembahasan kedua, dan Kabupaten Morut itu terhenti di pembahasan ketiga. Tidak tercapai kesepahaman, diantara tim sentra Gakumdu, sehingga kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Itu ketentuannya, “ terang Ruslan Husen.

Kemudian yang kedua, kata Ruslan, adalah pelanggaran hukum lainnya, berarti pelanggaran yang diatur di luar Undang-undang Pilkada.

“Terkait pelanggaran hukum lainnya ini saya menyebutkan terkhusus di Kabupaten Morut, itu telah ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk segera mencabut SK penggantian pejabat yang bersangkutan, ” jelasnya.

Selanjutnya, pelanggaran yang ketiga ulas Ruslan lagi, administrasi pemilihan adalah rekomendasi.

“Jadi Bawaslu Sulteng memberikan rekomendasi kepada KPU Sulteng untuk kepala daerah yang bersangkutan yang jika nanti jadi petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak ini. Dalam hal penetapan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena melakukan pelanggaran penggantian pejabat di waktu yang dilarang. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Pemilihan, dengan memperhatikan pasal 89 PKPU pencalonan,” paparnya.*SOF

Tinggalkan Komentar