Bupati Banggai: Terkait Data yang Dilaporkan Jangan Main-Main
BANGGAINEWS.COM- Per tanggal 10 Agustus 2021, Selasa kemarin saat digelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banggai di ruang Rapat Khusus Kantor Bupati, menurut data laporan yang dibacakan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Nurmasita Datu Adam mengungkapkan, bahwa kasus terkonfirmasi positif ada 163 kasus baru.
Masing-masing 8 dirawat di Rumah Sakit (RS), 7 dirawat di RS Darurat Covid (Darcov). Masing-masing 4 orang di Hotel Kota, 2 orang di Penginapan Bobosip, dan 1 orang di Penginapan Dahlia. 2 Meninggal, dan 146 Isolasi Mandiri.
“Per tanggal 10 Agustus hari ini (kemarin-red) ada 163 kasus baru terkonfirmasi positif. Sementara yang meninggal seperti kata Direktur RS dr Yusran, satu meninggal dunia di RS. Ada ketambahan dua. Satu di Kecamatan Kintom, yaitu pasien yang keluar paksa dari RS dan dimakamkan tidak menerapkan SOP. Dan satu lagi di Kecamatan Toili,” terang Nurmasita yang juga sebagai Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai itu.
Usai mendengarkan laporan tersebut, Bupati Banggai H Amirudin menegaskan, terkait data yang dilaporkan jangan main-main. Harus berikan data laporan sesuai kenyataan yang sebenar-benarnya. Karena pengaruhnya sudah sangat besar termasuk kepada kita semua sudah ikut terdampak.
Terkait validasi penerima bantuan sosial (Bansos), menurut Bupati H Amir, intinya sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI bahwa kalau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima salah satu bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari pemerintah pusat.
“Maka dipastikan tak akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Seperti itu toh Pak Sekkab,” terang Bupati H Amir yang turut diaminkan Sekkab Banggai, Abdullah saat rapat evaluasi.
Sehingga bansos yang disebut tidak tepat sasaran, sampai saat ini Bupati Banggai mengaku, belum ada menerima laporan dari perpanjangan tangannya di wilayah yaitu Camat dan Kades.
“Ada akan tetapi cuma satu desa yaitu Ondo-Ondolu. Hanya saja memang yang paling banyak laporan masuk yaitu terkait penerima bantuan dobel. Salah satunya lagi-lagi di Desa Ondo-Ondolu,” ungkapnya.
Adapun menjawab masukan dan saran terkait salah satu upaya utama penanganan Covid-19 dengan sistem zonasi atau penetapan kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, masih kata Bupati H Amir, hingga ke tingkat setiap desa sebetulnya sudah dialokasikan dana Rp 50 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk melakukan upaya 3T.
Yaitu upaya atau tindakan melakukan tes Covid-19 (Testing), penelusuran kontak erat (Tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (Treatment).
(SOF)
