Komisi 1 DPRD Banggai Akan Turun Lagi Ke Siuna

PAGIMANA-BN. Lima anggota legislatif (Aleg) Komisi 1 DPRD Banggai realisasikan agenda peninjauan sekaligus menggelar pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, bertempat di Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) setempat, Kamis (9/1/2020).

Hanya saja, pertemuan tersebut meskipun mendapat apresiasi karena dihadiri langsung oleh separoh Aleg Komisi 1. Yaitu Ketua Masnawati Muhammad, dan anggota masing-masing Naim Saleh, Suparno, Bachtiar Pasman, dan Akmal. Selain itu, turut dihadiri Perwakilan Inspektorat Kabupaten Banggai, Inspektur Gustin dan anggota, Sekcam Pagimana beserta jajarannya. Akan tetapi, karena informasinya tidak sempat ada penyampaian secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Sehingga, warga yang hadir hanya sekira 10 orang,

Sementara itu, wakil rakyat dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya dihadiri mantan Ketua, dan dua anggota BPD terpilih periode berikutnya meskipun memang belum dilantik. Bahkan yang sangat disayangkan, perwakilan PT Penta Dharma Karsa tak ada satupun yang hadir. Sementara perwakilan PT Prima Dharma Karsa, hanya HRD yang mengklaim sebagai Ketua BPD terpilih dan Humas Lapangan.

Ketua Komisi 1 Masnawati menyatakan, tujuan mereka turun lapangan dan menggelar pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yaitu untuk memediasi persoalan aduan warga yang disuarakan dalam aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Kabupaten Banggai. Dan sekaligus juga untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan kinerja perangkat desa, utamanya dalam pengelolaan keuangan desa.

Ia mengatakan, mediasi yang dilaksanakan di Desa Siuna tersebut, belum melahirkan solusi. Pasalnya, dua pihak perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah itu, tidak menghadiri undangan mediasi. “Ya belum ada kesimpulan dan solusinya. Sebab, pihak perusahaan tidak hadir,” kata Masnawati seperti dilansir Banggai News dari Harian Banggai Raya, Jumat 10 Januari 2020.

Olehnya masih kata dia, pihaknya akan mengagendakan kembali untuk turun langsung ke perusahaan yang bersangkutan. “Kami akan turun langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Alasan mereka (pihak perusahaan) tidak hadir, karena masih dalam agenda perayaan Imlek di luar daerah. Setelah perayaan Imlek, baru mereka siap menghadiri agenda mediasi tersebut,” jelas Masnawati.

Dalam mediasi itu, warga setempat sempat mendesak Komisi 1, DPRD Banggai untuk segera merekomendasi yang ditujukan kepada pihak penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan kongkalikong dalam pengoperasian tambang nikel yang dilakukan pihak perusahaan tersebut.

“Saya sebagai warga Siuna, medesakan kepada Ketua dan anggota Komisi 1, DPRD Banggai, agar segera mendorong dugaan kong-kalingkong terkait pengoperasian perusahaan tambang nikel tersebut ke ranah hukum,” tegas Sofyan, warga setempat masih seperti dilansir dari Harian Banggai Raya.

Bahkan, dia siap menyediakan informasi dan data atas dugaan kongkalikong yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab dalam pengoperasian perusahaan tambang nikel di Siuna. “Supaya oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kongkalikong dengan pihak perusahaan dapat diusut tuntas. Sebab, ditengarai ada mafia tambang nikel dengan melakukan berbagai modus. Sehingga kepentingan desa dan sebagian besar masyarakat terancam dirugikan,” ujarnya.*SOF

Tinggalkan Komentar