Pengadaan Ternak Sapi dan Program Lain di Siuna yang Diduga Bermasalah Bakal Dilaporkan ke APH
BANGGAINEWS.COM- Jika di kota lain saat ini sedang viral terkait program pembangunan kandang kambing yang menelan pagu anggaran Rp1,9 miliar melalui APBD tahun anggaran 2021.
Di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng. Pada program pengadaan ternak sapi menggunakan uang negara yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 kemarin, juga diduga banyak yang bermasalah.
Di salah satu desa di Kecamatan Nambo, misalnya seperti yang diketahui, DD tahun anggaran 2021 kemarin yang digunakan untuk program pengadaan ternak sapi. Di mana tujuan sebenarnya sangat positif, yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Covid-19.
Namun yang disayangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh BANGGAINEWS.COM dari beberapa warga desa sekitar. Diduga program tersebut disalahgunakan. Sebab, ada beberapa oknum aparatur pemerintah desa yang justru masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di desa lain, lain pula permasalahannya. Seperti di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Di mana 10 ekor ternak sapi yang diadakan dengan menelan pagu anggaran sekira Rp6 juta lebih per ekor. Diduga ukuran atau usia sapinya tidak sesuai RAB.
Sehingga, meskipun tetap diterima oleh penerima manfaat dengan alasan beruntung bisa dapat. Akan tetapi, dinilai tidak sesuai. Sebab, ada yang tidak sehat akibat belum waktunya lepas susu dari indukan. Bahkan terdapat dua ekor yang mati hanya sekitar dua pekan pasca diserahterimakan.
Pihak penyedia jasa yang biasa dipanggil Mas Nya, beralamat di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, yang dua kali berusaha ditemui BANGGAINEWS.COM guna mengkonfirmasikan hal itu, belum berhasil. Alasan orang rumah yang bersangkutan sedang keluar.
Dan tidak itu saja, masih berdasarkan informasi sebagian warga Desa Siuna. Bahwa pada program Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola yang dibanderol dengan pagu anggaran senilai Rp200 juta, hingga kini tidak kunjung rampung 100 persen.
Menyikapi dugaan banyaknya masalah tersebut, warga desa melalui salah satu tokoh yang merupakan mantan Ketua BPD setempat. Berencana melaporkan secara resmi langsung ke aparat penegak hukum (APH). Dengan harapan, agar dapat diperiksa dan diselidiki secara menyeluruh program kegiatan yang menggunakan keuangan desa satu tahun terakhir ini. Sehingga, ulah para oknum nakal segera terungkap. Dan tidak sampai berulang kali merugikan masyarakat, keuangan desa, daerah ataupun keuangan negara.
(RED)
