Sekretaris PDIP Banggai Suprapto: Pergantian Staf Ahli Fraksi Hal Biasa

NEWS POLITIK

BANGGAINEWS.COM- Pergantian staf ahli fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Banggai, menurut Sekretaris DPC PDIP Suprapto, sebenarnya merupakan hal yang biasa saja. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Adapun terkait tidak memenuhi syaratnya calon pengganti yang diusulkan yaitu pendidikan terakhir harus strata satu (S1), sambung politisi partai moncong putih itu, bahwa karena pengambilan keputusan mereka tidak sendiri.

“Kita juga harus mengakomodir kepentingan banyak pihak,” ujar Suprapto kepada wartawan usai melaksanakan Salat Asar di Mushola Kantor DPRD Banggai itu, Jumat sore kemarin.

Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa figur lain seperti Ones Jaka bersyarat karena selain pendidikan terakhir S1 juga sudah senior. Termasuk Ismail Indek alias Ilong memang bersyarat.

“Tapi tentu tetap saja ada yang suka dan yang tidak suka. Oleh karena hasil evaluasi guna lebih efektif efisien kerja-kerja dan tupoksi Partai sebagai penyambung informasi, serta demi kelancaran tugas-tugas Partai maka dipandang perlu yang ujung-ujungnya tentu ada pertimbangan kepartaian,” tambah Suprapto yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Banggai periode 2019-2024 itu.

Sementara saat ditanya siapa sebetulnya yang lebih berwenang menentukan bersyarat tidaknya? Masih kata politisi yang akrab disapa Prapto itu, karena honorarium staf ahli fraksi menggunakan sumber pendanaan APBD maka kewenangan tentu di Sekretaris Dewan (Sekwan).

Untuk diketahui, meski SK penempatan Ariyati B Laha untuk mengganti Sdr Ismail Indek sebagai staf ahli Fraksi PDI Perjuangan informasinya sudah terbit. Namun, kemungkinan besar masih akan dianulir atau diperbaiki.

Pasalnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Tepatnya pada Pasal 124 ayat (2) tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan pertama, berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; kedua, menguasai bidang pemerintahan, dan ketiga, menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(SOF)

Tinggalkan Komentar