Tujuh Fraksi di DPRD Terima LKPD Banggai 2020 Dengan Catatan!

BANGGAI NEWS

BANGGAINEWS.COM- Bupati H Amirudin bersama Wakil Bupati (Wabup) Banggai, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (30/6/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Suprapto, didampingi Wakil Ketua I Batia Sisilia Hadjar dan Wakil Ketua II Samsulbahri Mang, dihadiri para anggota DPRD, Unsur Forkopimda, dan Kepala OPD lingkup Pemkab Banggai.

Saat itu usai penyerahan LKPD 2020, dilanjutkan dengan pembacaan pandangan fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, PDI Perjuangan, PKS, dan Fraksi Gabungan (PKB, Perindo, Hanura).

Setelah itu, Ketua DPRD Suprapto langsung memberikan kesempatan kepada Bupati H Amirudin untuk menanggapi atau menjawab pandangan ke tujuh fraksi.

Orang nomor satu di Kabupaten Banggai itu pertama-tama mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua fraksi yang telah menerima LKPD Kabupaten Banggai tahun 2020.

“Idealnya, Bupati Banggai lama yang memang bertanggungjawab atas LKPD karena masih tahun 2020. Umur kami baru 22 hari herja. Tapi kami tetap akan siap mempertanggungjawabkan. Untuk itu, kami meminta setiap OPD untuk mempersiapkan jawaban,” kata Bupati H Amir.

Sementara menjawab pandangan atau catatan beberapa fraksi. Seperti antara lain terkait kepesertaan BPJS. “Saya sebagai Bupati bersama Wabup Banggai akan memastikan, bahwa kedepan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai menjadi peserta BPJS. Karena penerimaan kita lebih besar dari pengeluaran. Piutang pajak dan retribusi kita masih banyak yang belum tertagih. Potensi itu yang akan kita maksimalkan. Untuk itu, kami menegaskan bahwa pihak yang belum menyelesaikan hutang maka tidak bisa lagi diikutkan dalam proses tender,” tandasnya lagi.

Selain itu, masih kata Bupati H Amir, bahwa kontraktor juga harus memiliki kantor. Karena misalnya kontraktor pembangunan Sutet yang belum membayar kewajiban. Kita mau tagih tapi tidak tahu harus kemana, karena tidak memiliki kantor.

“Intinya setiap catatan yang disampaikan, tetap akan kami proses,” tutup Bupati H Amir.

Selanjutnya, Ketua DPRD Suprapto menyimpulkan, bahwa semua telah memahami dan menerima LKPD tahun 2020 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Penyusunan LKPD Kabupaten Banggai tahun 2020 telah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrial Pada Pemerintah Daerah.

(SOF)

Tinggalkan Komentar