Rapat TAPD dan KPU Banggai Bahas Anggaran Lanjutan Pilkada Selesai
BANGGAINEWS.COM- Rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas anggaran lanjutan tahapan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Bupati dan Wakil Bupati Banggai, dua hari selesai dilaksanakan di Ruang Sekretariat Desk Pilkada Kabupaten Banggai, Kantor Bupati Banggai selesai, Kamis (11/6/2020).
Komisioner Divisi Teknis KPU Banggai, Makmur Manesha dalam postingan pada akun Facabooknya menyatakan, rapat KPU Kabupaten Banggai bersama TAPD Kabupaten Banggai bertempat di Sekretariat Desk Pilkada Pemda Banggai (10-11 Juni 2020), Pembahasan Anggaran Kelanjutan Tahapan Pilkada tahun 2020 dimasa pandemic Covid-19.
Untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19, Pemda Kabupaten Banggai bersama KPU Kabupaten Banggai bersepakat melakukan upaya lebih lanjut kepada pemerintah pusat untuk pemenuhan anggaran.
Terpisah rekan Makmur, Komisioner Divisi Sosialisasi Alwin Palalo yang dikonfirmasi terkait seperti apa hasil rakor mengaku, dirinya tak sempat ikut pada rakor kedua kalinya karena mereka harus bagi tugas. “Pak Makmur yang ikut. Saya tidak sempat ikut yang kedua kalinya. Ada bagi tugas. Coba confirm sama beliau,” akunya.
Lantas ditanya bisa tahu dirinya kebagian tugas apa? Kata mantan Ketua Panwaslu Banggai itu yang kini telah bernama Bawaslu itu, bahwa dirinya menyambut kunjungan Kapolres Banggai. “Ada kunjungan Kapolres,” kata Alwin kepada awak media ini.
Sementara itu, Asisten III Setdakab Banggai, Ramlin Hanis yang memimpin rakor bersama KPU mewakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai selaku Ketua TAPD Banggai mengatakan, rapat kaitan bahwa KPU mau minta tambahan dana lagi senilai Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 ini dengan penerapan protokol kesehatan agar aman dari Covid-19. Antara lainnya memasukkan item kegiatan, untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggara Pilkada serentak.
“Tapi karena Pemda tidak ada dana lagi disana kecuali sebesar 50 miliar sesuai NPHD awal kemudian kami bantu rasionalisasi dari nilai awal 50 miliar kita dapat hampir 2 miliar dan sisanya 3 miliar kita usulkan tambahan kepada pemerintah pusat melalui APBN. Demikian,” kata mantan Sekretaris DPRD Banggai itu, Jumat malam (12//6/2020).
Saat disinggung kenapa Sekkab selaku Ketua TAPD dan Kepala BPKAD justru tak hadir, kemudian jadi kapan bisa mulai dicairkan agar KPU sudah bisa melaksanakan lanjutan tahapan atau seperti apa lagi prosesnya? Pejabat eselon II yang merupakan putra asli Batui itu menjelaskan, bahwa Sekkab sedang ada tugas luar kota sehingga diwakilkan kepada dirinya. Sementara kalau Kepala BPKAD, Marsidin Ribangka, ada mendampingi Bupati.
“Kalau pencairannya tergantung KPU. Kan dananya tetap tersedia dimana KPU sudah cairkan tahap awal sebelum Covid-19 baru 5 miliar. Ok terima kasih..,” jelasnya kepada awak media melalui pesan WhatsApp.*SOF