99 Desa di Kabupaten Banggai Telah Cairkan DD Persentase 40 Persen
BANGGAINEWS.COM- Per tanggal hari ini (27/4/2020) dari total 291 desa se Kabupaten Banggai, menurut Kepala Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Banggai, Adrainto, bahwa total 99 desa yang sudah memasukan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sudah diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPP) Luwuk, Kabupaten Banggai. Sehingga, telah mencairkan Dana Desa (DD).
“99 desa cair proses 20 desa,” kata Adri sapaan akrabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (27/4/2020).
Adapun ke 99 desa yang telah mencairkan DD nya, berdasarkan data yang dibagikannya, antara lain Desa Demangan Jaya dan satu desa lain di Kecamatan Bunta. Desa Sentral Sari, Kecamatan Toili. Desa Moilong, Kecamatan Moilong. Desa Beringin Jaya dan enam desa di Kecamatan Simpang Raya. Desa Sobol, dan dua desa lain di Kecamatan Mantoh.
Selain itu, Desa Kalolos dan satu desa lain di Kecamatan Kintom. Desa Minang Andala dan satu desa lain di Kecamatan Masama. Desa Lobu dan empat desa lain di Kecamatan Lobu, serta desa yang ada dibeberapa kecamatan lain. Nilai pagu DD yang 40 persennya telah dicairkan oleh ke 99 desa masing-masing, sekira Rp 31,6 miliar lebih.
Bahkan tak hanya itu saja, masih berdasarkan data tersebut, bahwa ada beberapa desa yang juga sudah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu tentunya pasca sudah selesai diverifikasi oleh KPPN Luwuk, Kabupaten Banggai.
Hanya saja seperti yang diketahui, sasaran prioritas penggunaan DD tahun anggaran 2020 ini dalam menyikapi situasi pandemi coronavirus disease-2019 (Covid-19). Sehingga, DD sebagiannya lebih difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan virus tersebut. Yaitu mulai dari melakukan edukasi melalui sosialisasi agar memberikan rasa aman kepada masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan sarana atau tempat pencucian tangan dengan air mengalir dan sabun, masker, ruang isolasi, dan pos jaga di desa masing-masing.
Selain itu, jaring pengaman sosial juga sudah dialokasikan dananya yang bersumber dari DD. Yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga yang masuk kelompok miskin, belum terdaftar kehilangan pekerjaan, dan memiliki penyakit kronis, serta belum masuk dalam data penerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja.
“Setiap Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima, dibayarkan senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni. Sumbernya yaitu maksimal 25 persen dari yang DD nya di bawah Rp 800 juta, dan maksimal 30 persen dari yang DD nya di atas 800 juta tahun ini,” jelas Adri saat dikonfirmasi awak media ini, pekan kemarin.*SOF
