Dugaan Keliru Menerapkan Pasal Dalam Persoalan di Siuna, Bagian Hukum: Kalau Keliru Diperbaiki

BANGGAI DAERAH NEWS

BANGGAINEWS.COM- Kekeliruan penerapan Pasal sebagai dasar hukum pengisian pejabat Kepala Desa (Kades) Siuna, Kecamatan Pagimana, diduga benar adanya. Hal itu terjadi seriring telah ditetapkannya oknum sebagai Tersangka dalam kasus penggelapan dana bantuan dari perusahaan tambang nikel PT Penta Dharma Karsa (PDK) untuk desa. Bahkan oknum telah ditahan dalam sel tahanan Mapolres Banggai.

Pasalnya, kekosongan jabatan Kades justru diisi atau mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) dari aparatur desa. Yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) mengacu pada Pasal 42 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa junto Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Padahal, oknum Kades ditetapkan sebagai Tersangka bukan pada tindak pidana korupsi, terorisme dan makar yang merupakan pidana khusus (Pidsus). Melainkan tindak pidana penggelapan yang merupakan pidana umum (Pidum).

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Banggai, Farid Hasbullah saat dikonfirmasi kembali terkait hal itu menyatakan, baik Pemerintah Kecamatan (Pemka) Pagimana maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai, sampai saat ini belum ada yang berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihaknya.

“Sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah diminta untuk melakukan telaahan teknis atau kajian hukum terkait mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara oknum Kades Siuna, dan juga pengisian kekosongan jabatan. Kemungkinan baru sebatas Pemka Pagimana dan DPMD yang berkoordinasi. Intinya kalau telah dimasukkan ke kami terlebih dahulu untuk ditelaah, maka kami laksanakan sebelum terlanjur diputuskan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa pekan lalu.

Ditanya kalau misalnya setelah menerima informasi kemudian dilakukan telaah atau kajian ternyata ditemukan kekeliruan, konsekuensi hukumnya seperti apa? Ujar Kabag yang sudah relatif cukup lama menduduki jabatan Eselon III itu menjelaskan, bahwa cukup dengan dilakukan perbaikan.

Untuk diketahui, mestinya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara terhadap oknum Kades yang mendahului yaitu karena tidak melaksanakan apa yang menjadi temuan Inspektorat selama 21 hari kerja. Dan adapun terjadi kekosongan jabatan Kades maka diisi pelaksana tugas dari pegawai ASN tanpa menunggu putusan inkrach dari Pengadilan. Apalagi, bukan terkait kasus dugaan korupsi, terorisme atau makar.

Selain itu, informasi yang diperoleh dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa kekosongan jabatan Kades Siuna sebenarnya sudah sempat diterbitkan SK pengangkatan seorang pegawai ASN Pemka Pagimana. Hanya saja, sekitar seminggu kemudian dibatalkan dan diterbitkan kembali SK pengangkatan aparatur desa yakni Sekretaris Desa (Sekdes) yang kabarnya atas perintah DPMD Banggai.

Sebelumnya, Sekretaris DPMD Kabupaten Banggai Hasan Baswan saat ditanya sekali lagi terkait apakah tidak keliru menerapkan Pasal, status Tersangka saja belum terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana korupsi melainkan dugaan penggelapan. Justru pelanggaran yang ada dalam Pasal 39 yang sudah terpenuhi (sudah ada ada hasil pemeriksaan Inspektorat). Masih kata Sekdis Hasan, yang digelapkan uang masyarakat yang seharusnya masuk ke dalam rekening kas desa.

Adapun terkait memang belum ada dikatakan unsur Pungutan Liar (Pungli) yang termasuk Tipikor (Pidsus) melainkan unsur penggelapan (Pidum). Sehingga sebagai Tersangka Penggelapan, dan belum Tersangka apalagi Terdakwa lebih lanjut Terpidana Pungli (Tipikor). “Bahwa karena ada upaya hukum maka kepastian hukumnya menunggu nanti pada saat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya kepada banggainews.com.

(SOF)

Tinggalkan Komentar